Samarinda, 16 November 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai rangkaian kegiatan menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Road to Hakordia) tahun 2022 dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengambil tema ‘Indonesia Pulih, Bersatu Lawan Korupsi’, KPK berharap Hakordia menjadi momentum penguatan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi dan kesiapan menghadapi tantangan global.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, gaung pemberantasan korupsi harus terus dikobarkan di seluruh penjuru negeri. Sebagai extraordinary crime, tentu perlu cara yang luar biasa pula dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama memeranginya.
“Pencegahan dan pemberantasan korupsi harus berjalan dengan efektif dan terpadu sehingga dapat mengurangi risiko kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi,” kata Nawawi di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Kalimantan Timur, Rabu (16/1).
Adapun tema yang diambil pada tahun ini mengandung makna dan filosofi tersendiri. Pertama, tema ini sejalan dengan tema Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’. Kedua, ‘Pulih’ memiliki makna sebagai tujuan kontekstual sesuai dengan kondisi saat ini. Yang dapat pula dimaknai sebagai pulih pascapandemi, dan pulih dari keterpurukan karena korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia.
Ketiga, ‘Bersatu’ bermakna kolaboratif yang melibatkan partisipasi seluruh pihak dalam memberantas korupsi dan diterjemahkan sebagai optimisme Indonesia dalam bersinergi memberantas korupsi. Keempat, kata ‘Lawan; bermakna semangat, daya juang, kebangkitan dan tidak permisif terhadap korupsi.
Nawawi menjelaskan, kegiatan ini menjadi simbol adanya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar dapat mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Adapun Kalimantan Timur dipilih menjadi tuan rumah Road to Hakordia untuk Wilayah Kerja Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi.
KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi turut mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas yang memiliki fokus pada delapan area. Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; manajemen ASN; penguatan APIP; optimalisasi pendapatan, pengamanan aset dan pengelolaan keuangan desa.
Secara paralel, KPK juga mendorong Pemda untuk mengimplementasikan program tematik. Program ini merupakan pelaksanaan sub indikator atau rekomendasi dalam tingkatan yang lebih substansial. Seperti pemulihan aset, optimalisasi pendapatan sarang burung walet, pemantauan proyek yang bersumber dari dana PEN, dan penyelamatan danau prioritas nasional.
Pendampingan juga dilakukan KPK terkait pemindahan Ibukota Negara Nusantara (IKN), prevalensi stunting, pembenahan BUMD, pembangunan lingkungan bisnis berintegritas dan layanan publik yang bebas suap, pemerasan dan gratifikasi.
“KPK dan stakeholder terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan korupsi di daerah secara berkala,” kata Nawawi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menjelaskan pemerintah Kaltim bertekad menjadikan provinsi yang dikenal akan tambang batu bara ini sebagai zona integritas yang mengedepankan transparansi, keterbukaan informasi publik, dan menjadikan Kaltim good and clean governance.
“Hal ini dilakukan agar Kaltim dapat mendukung usaha-usaha pemberantasan korupsi di Kaltim,” kata Hadi.
Adapun rangkaian Road to Hakordia 2022 di Samarinda akan diisi beberapa kegiatan seperti seminar optimalisasi pendapatan dari sektor tambang melalui BUMD, sosialisasi edukasi pelajar antikorupsi, diskusi publik persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, workshop Survei Penilaian Integritas (SPI), sosialisasi tata kelola BUMD, festival pelayanan publik, dan diskusi media.
Tidak hanya di Kalimantan Timur, KPK juga akan melaksanakan Road to Hakordia di empat wilayah lainnya yakni Bali, Sumatra Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 di Jakarta.
Biro Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan
Call Center KPK: 198
Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan
Ali Fikri - 085216075917
